• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0711 – 362809

Gubernur Beserta DPRD Sumsel Terima Laporan

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin beserta Ketua DPRD Prov Sumsel, Ir H Wasista Bambang Utoyo terima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2013 oleh anggota V BPK RI. Penyerahan tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna Istimewa XXII  DPRD Prov. Sumsel,  dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2013, di Ruang Rapat  Paripurna DPRD Prov Sumsel, Sabtu, (14/6). Sebelum penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan, terlebih dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2013 oleh Anggota V BPK RI, Gubernur Sumsel, Ketua DPRD Prov Sumsel dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel.


Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi Sumsel dan pada hari ini, Anggota V BPK RI, Dr Agung Firman Sampurna telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD Prov Sumsel dan Gubernur Sumsel yang terdiri atas laporan hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. "Hasil pemeriksaan ini akan kami gunakan sebagai bahan untuk penyusunan rancangan peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013," ucap Alex.


Lanjutnya, dengan profesionalisme yang tinggi dari tim pemeriksa, maka tim pemeriksa sudah memberikan kesimpulan atas permasalahan yang dihadapi oleh Pemprov Sumsel dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. "Kami menyadari masih terdapat permasalahan dengan kondisi yang sama dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Kami akan melakukan langkah-langkah yang signifikan untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak terulang lagi di tahun yang akan datang. Dan dengan pembenahan yang berkesinambungan , akan terwujud perubahan yang signifikan sehingga BPK RI perwakilan Provinsi Sumsel dapat secara efektif memberikan opini yang diharapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian," tutup Alex.


Sementara itu, Anggota V BPK RI, Dr Agung Firman Sampurna menjelaskan, bahwa dalam 8 bulan terakhir, memberi perhatian dan mencermati dengan sungguh-sungguh upaya Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara yang menjadi tanggungjawabnya. "Oleh karena itu, kami mengidentifikasi bahwa sejumlah temuan dan masalah dalam pengelolaan keuangan telah secara bertahap diatasi. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Sumsel masih perlu bekerja keras untuk terus memperbaiki tata kelolanya khususnya tata kelola keuangannya," jelas Agung Firma Sampurna. Dia menambahkan, sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 2013, maka BPK masih memberikan opini yang sama dengan tahun sebelumnya yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun 2013.


"Kami percaya dengan komitmen, kerja keras dan disiplin, Pemerintah Provinsi Sumsel dapat mengefektifkan SPI-nya, mengurangi temuan kepatuhan hingga batas yang minimal atasu tidak material, dan pada akhirnya opini wajar tanpa pengecualian menjadi suatu keniscayaan," harapnya. Senada dengan itu, Ketua DPRD Prov Sumsel, Ir H Wasista Bambang Utoyo mengatakan, bahwa Rapat Paripurna Istimewa XXII DPRD Prov Sumsel pada hari ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara BPK-RI dengan DPRD Prov Sumsel pada tanggal 25 Oktober 2010 yang lalu. "Tujuan kesepakatan bersama tersebut adalah untuk lebih mengefektifkan hubungan kerja antara BPK RI dan DPRD dalam rangka pelaksanaan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Prov Sumsel" tuturnya. (Humas Pemprov Sumsel/SYF)

LPSE

Kependudukan

affordablespapers.com

Produk Hukum